Undang-undang

• Undang undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
• U.U NO. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• U.U. No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
• U.U. No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah

• PP NO 25 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
• PERATURAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS)
• PP 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
• Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
• Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2010
• Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2005
• PP No.30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Keputusan Presiden

• Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Menteri ESDM

• akreditasi sertifikasi
• NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
• NOMOR. 46 TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ESDM NO 0045 TAHUN 2005 TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN
• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 046 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0045 Tahun 2005 Tentang Instalasi Ketenagalistrikan

Keputusan & Surat Edaran DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

• Srt Ditjen GATRIK No. 1062/20/DLT.4/2016 tentang PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DI BADAN USAHA
• Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor : 200-12/44/600.4/2003 Tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik

Sertifikasi dan Regulasi

• Surat Edaran Direktur Jenderal Lpe Tentang Pemeriksaan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah
• Naskah kesepakatan antara APEI dengan AKLI
• Keputusan DPP AKLI No. 106/SKEP/AKLI/II/2004 tentang Juklak Penerbitan SPPJT

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

• SE LPJKN NO. 08 tentang Pelaksanaan Konversi SKA
• PERLEM No. 02 TAHUN 2014
• Peraturan LPJKN No. 06 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan LPJKN No. 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
• Perlem no. 02 Tahun 2014 tentang Tatacara Sertifikasi dan Registrasi
• Perlem NO. 10 Tahun 2013
• SE LPJK NO. 09 TAHUN 2013

Peraturan Menteri

• PERATURAN MENTERI ESDM NO 12 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI, KUALIFIKASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
• PERATURAN MENTERI ESDM NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
• PERATURAN MENTERI ESDM NO. 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSl TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
• PERATURAN MENTERI ESDM NO 5 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
• PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
• Peraturan Menteri No 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Pembangkit Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT. PLN (Persero)
• PERATURAN MENTERI ESDM NO 38/2018 tentang TATACARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN
• PERATURAN MENTERI ESDM NO. 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
• PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETANAGALISTRIKAN
• PERATURAN MENTERI ESDM NO. 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
• PERATURAN MENTERI ESDM RI NO. 35 TAHUN 2014 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
• Permen No 28 Tahun 2014 Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
• PERATURAN MENTERI ESDM NO. 05 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tat
• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 04lM-IND/PER/1/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
• Permen PU No. 08 Tahun 2011 berikut Lampiran
• Kepmen PU NO. 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi / Pakar dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional
• Kepmen PU No. 258/KPTS/M/2011
• Surat Edaran Menteri PU No : 09/SE/M/2011 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Penyedia Jasa Konstruksi
• Kepmen PU No. 223/KPTS/M/2011
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010