::  Halaman Utama
::  Informasi Regulasi
::  Hubungi Kami
::  Related Links
Profil Organisasi
 
[] Sejarah Singkat
[] Kode Etik
[] Mars dan Hymne
[] Visi, Misi dan Strategi AKLI
[] Fungsi dan Peranan
[] Kode Etik
[] Struktur Organisasi
[] Alamat dan Susunan DPP AKLI
Informasi
 
[] Berita
[] Seminar / Agenda Kegiatan
[] Standar
[] Kerja Sama
[] Data / Rencana Ketenagalistrikan
[] Harga Satuan
[] Sebaiknya anda tahu
[] PAKET LISTRIK TERJANGKAU
[] Jaminan Instalasi Listrik (JIL)
[] APEI
[] KONSUIL
Keanggotaan  
[] Persyaratan
[] Pendaftaran

 

 
Indonesia | English
         
Direktori 31 DPD
 
Maluku Utara
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Sumatera Selatan
Bengkulu
Sumatera Barat
Lampung
Sumatera Utara
Riau
Aceh
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Papua
Kalimantan Tengah
Jambi
Banten
Gorontalo
Sulawesi Barat
Bangka Belitung
Papua Barat


  Masukkan nama Badan Usaha   

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN UNTUK INSTALASI LISTRIK (KONSUIL)
  1. PEMBENTUKAN KONSUIL
  2. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  3. KEPUTUSAN MENTERI DAN TUGAS KONSUIL
  4. BADAN PERLENGKAPAN KONSUIL
  5. PROSES PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI
  6. BAGAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PEMBAYARAN BIAYA PEMERIKSAAN DAN KESEPAKATAN BESARNYA BIAYA PEMERIKSAAN
  7. KANTOR KONSUIL
  1. PEMBENTUKAN KONSUIL

    1. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat, baik sebagai prasarana dasar maupun komoditas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan usaha. Sebagai prasarana dasar, selain bermanfaat juga mengandung potensi bahaya terhadap keselamatan umum, harta benda dan lingkungan, maka instalasi listrik harus memenuhi kesesuaian instalasi listrik terhadap standar instalasi yang berlaku.
    2. Menyadari pentingnya kesesuaian instalasi listrik terhadap standar instalasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan , bahwa semua instalasi listrik sebelum dioperasikan harus memiliki Sertifikat Laik Operasi sebagai bukti kesesuaian terhadap standar instalasi, untuk terpenuhinya ketentuan andal, aman dan akrab lingkungan bagi instalasi ketenagalistrikan, yang diterbitkan oleh Lembaga pemeriksa instalasi listrik yang independen, maka dengan ini segenap pelaku usaha ketenagalistrikan yang meliputi Unsur Penyedia Tenaga Listrik, Unsur Kontraktor Listrik, Unsur Produsen Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik, serta Unsur Konsumen Listrik bersepakat membentuk Lembaga independen pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah.
    3. Pada tanggal 25 Maret 2003, dengan disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, telah di deklarasi pembentukan KONSUIL oleh 4 (empat) unsur ketenagalistrikan, terdiri dari Unsur Penyedia Tenaga Listrik, Unsur Kontraktor Listrik, Unsur Produsen Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik serta Unsur Konsumen Listrik, sebagai Lembaga independen pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah, yang dilanjutkan pendiriannya dengan Akte Notaris Ny. Fransisca Inning Sumantri SH No. 1 tanggal 8 Mei 2003 dan dirubah dengan Akta Notaris Ny. Fransisca Inning Sumantri SH No. 03 tanggal 23 Februari 2005

  2. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik :
    • Pasal 21 ayat (7) PEMERIKSAAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KONSUMEN TEGANGAN RENDAH DILAKSANAKAN OLEH SUATU LEMBAGA INSPEKSI INDEPENDEN YANG SIFATNYA NIRLABA DAN DITETAPKAN OLEH MENTERI
    • Pasal 22 ayat (2) SETIAP INSTALASI KETENAGALISTRIKAN SEBELUM DIOPERASIKAN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT LAIK OPERASI

  3. KEPUTUSAN MENTERI DAN TUGAS KONSUIL

    Sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1109.K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, tugas KONSUIL adalah melaksanakan pemeriksaan dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah.

  4. BADAN PERLENGKAPAN KONSUIL

    Badan Perlengkapan KONSUIL, terdiri dari :
    1. Dewan Wali Amanat, merupakan representasi dari 4 unsur ketenagalistrikan sebagai pendiri KONSUIL
    2. Badan Pelaksana KONSUIL Pusat, berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia
    3. Badan Pelaksana KONSUIL Wilayah, berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, telah terbentuk di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, yang akan disusul dengan pembentukan Badan Pelaksana KONSUIL Wilayah di Propinsi-Propinsi lainnya
    4. Kantor Pelaksana KONSUIL Area, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota

  5. PROSES PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI

    1. Pengajuan permintaan dari konsumen/kontraktor listrik (instalatir) a. n konsumen ke Sekretariat KONSUIL setempat, untuk melakukan pemeriksaan instalasi listrik dan pembayaran biaya pemeriksaan instalasi untuk instalasi yang telah selesai dipasang oleh instalatir dengan menggunakan Formulir Permintaan Pemeriksaan Instalasi yang telah tersedia di KONSUIL setempat. Formulir Permintaan Pemeriksaan Instalasi dilengkapi dengan:
      • Gambar Instalasi yang dipasang
      • Daftar material yang digunakan : merk, ukuran/spesifikasi, No. SNI/SPLN
      • Fotocopy Jaminan Instalasi Listrik (JIL) dari Kontraktor Listrik (Instalatir)
    2. Sekretariat KONSUIL setempat menerima permintaan pemeriksaan instalasi dari konsumen/kontraktor listrik (instalatir) untuk diagendir dalam Buku Induk Permintaan Pemeriksaan Instalasi,.
    3. Pembayaran biaya pemeriksaan instalasi sesuai dengan besarnya daya terpasang pada instalasi konsumen dilakukan oleh konsumen/kontraktor listrik (instalatir) ke Kas KONSUIL setempat dan diberikan Bukti Pembayaran dari KONSUIL atau melalui Bank dengan bukti transfer diserahkan ke Kas KONSUIL. Lembar ke-2 dari Bukti Pembayaran atau Bukti Transfer dari Bank diserahkan ke Sekretariat untuk dicatat dalam Formulir Permintaan.
    4. Berdasarkan urutan permintaan pemeriksaan dan pembayaran biaya pemeriksaan yang diterima, Sekretariat KONSUIL setempat meneruskan Formulir Permintaan yang telah ada catatan pembayaran, dengan ekspedisi kepada:
      • Untuk BP KONSUIL Wilayah tipe I, kepada Bagian Teknik, Penelitian dan Pengembangan BP KONSUIL Wilayah setempat
      • Untuk BP KONSUIL Wilayah tipe II, kepada Koordinator Pemeriksa Kantor Palaksana KONSUIL Area setempat,
        Catatan :
        BP KONSUIL Wilayah tipe I adalah DKI Jakarta dan Bali
        BP KONSUIL Wilayah tipe II adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
    5. Untuk selanjutnya dilakukan pengaturan dan pelaksanaan pemeriksaan instalasi, meliputi:
      • Menyiapkan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diisi sesuai data konsumen dalam Formulir Permintaan.
      • Mengatur petugas pemeriksa dan menerbitkan Surat Tugas,
      • Petugas pemeriksa menyiapkan peralatan dan alat kerja pemeriksa yang diperlukan
      • Pelaksanaan pemeriksaan instalasi oleh petugas/teknisi pemeriksa di tempat konsumen sesuai Surat Tugas.
      • Petugas/Teknisi Pemeriksa dilengkapi dengan Tanda Pengenal dan Surat Tugas.
    6. Petugas pemeriksa melaporkan LHP yang telah diisi lengkap sesuai hasil pemeriksaan, kepada :
      • Untuk BP KONSUIL Wilayah tipe I, kepada Kepala Bagian Teknik, Penelitian dan Pengembangan, Kantor BP KONSUIL Wilayah stempat
      • Untuk BP KONSUIL tipe II kepada Koordinator Pemeriksa Kantor Pelaksana KONSUIL Area setempat
    7. Evaluasi terhadap LHP dilakukan oleh Tim Sertifikasi yang dibentuk dengan Surat Keputusan BP KONSUIL Wilayah setempat :
      • Untuk BP KONSUIL Wilayah tipe I, Tim terdiri dari :
        • Kepala Bagian Teknik, Penelitian dan Pengembangan (mewakili Pemimpin)
        • Kepala Bagian Manajemen Mutu dan Sertifikasi
        • Koordinator Area Pemeriksa
      • Untuk BP KONSUIL Wilayah tipe II, Tim terdiri dari :
        • Kepala Kantor Pelaksana KONSUIL Area setempat, atau petugas yang ditunjuk mewakilikinya
        • Kepala Bagian Sertifikasi
        • Koordinator Pemeriksa
    8. Hasil evaluasi LHP , dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi LHP, untuk ditindak lanjut, oleh :
      • Untuk BP KONSUIL Wilayah tipe I, oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu dan Sertifikasi
      • Untuk BP KONSUIL tipe II, oleh Kepala Bagian Sertifikasi
    9. Untuk yang telah memenuhi syarat Laik Operasi, dibuatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), untuk ditanda tangani oleh :
      • Untuk BP KONSUIL Wilayah tipe I, ditanda tangani oleh Pemimpin BP KONSUIL Wilayah
      • Untuk BP KONSUIL Wilayah tipe II, ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelaksana KONSUIL Area
      dan disampaikan pemberitahuan oleh Sekretariat KONSUIL setempat kepada konsumen/kontraktor listrik (instalatir) untuk mengambil SLO.
    10. Untuk yang tidak memenuhi syarat Laik Operasi, Kontraktor Listrik (Instalatir) yang bersangkutan diberitahu oleh Sekretariat KONSUIL setempat, untuk dapat memperbaiki pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi syarat atas biaya Kontraktor Listrik (Instalatir) yang bersangkutan. Setelah diperbaiki, proses selanjutnya dimulai dari butir 1 dan seterusnya sampai butir 8, dengan membayar biaya pemeriksaan ulang.
    11. LHP dan SLO yang yang telah diterbitkan, di file dalam komputer, dengan cara :
      • Untuk data LHP : setiap LHP di scan dan disimpan dalam disket atau CD dengan file number sesuai nomor LHP nya, oleh masing-masing BP KONSUIL Wilayah setempat menurut area pemeriksaan masing-masing.
      • Untuk data SLO : disimpan dalam data base komputer di masing-masing BP KONSUIL Wilayah setempat menurut area pemeriksaan masing-masing
    12. Prosedur dan proses pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat laik operasi, dapat dilihat pada Diagram Alur terlampir ( silahkan klik disini ).

  6. BAGAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PEMBAYARAN BIAYA PEMERIKSAAN DAN KESEPAKATAN BESARNYA BIAYA PEMERIKSAAN

    1. Bagan mekanisme pelaksanaan ( silahkan klik disini )
    2. Pembayaran biaya pemeriksaan
      Konsumen atau Kontraktor Listrik a. n. konsumen mengajukan permintaan kepada KONSUIL untuk melakukan pemeriksaan terhadap instalasi yang telah selesai dipasang, dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh KONSUIL, dengan biaya pemeriksaan yang dibebankan kepada konsumen sesuai ketentuan besarnya biaya pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah yang telah disepakati bersama dan diketahui/disetujui oleh Pemerintah dimana pembayarannya dilakukan melalui Kontraktor Listrik kepada KONSUIL(garis titik-titik dalam bagan), untuk melaksanakan pemeriksaan instalasi dan penerbitan Sertifikat Laik Operasi.
    3. Besarnya biaya pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah:


      Untuk pemeriksaan ulang besarnya biaya ditentukan oleh masing-masing BP KONSUIL Wilayah.


  7. KANTOR KONSUIL

    Untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang diperlukan, silahkan hubungi Kantor KONSUIL, pada alamat-alamat :

    1. Kantor Badan Pelaksana KONSUIL Pusat
      Jl. Panglima Polim XIII No. 15, Jakarta Selatan
      Telepon : 1-7392268, Fax : 021-7392268, E-mail : konsuilpusat@yahoo.com
    2. Kantor Badan Pelaksana KONSUIL Wilayah DKI Jakarta
      Jl. ..
      Telepon :, Fax : ., E-mail :
    3. Kantor Badan Pelaksana KONSUIL Wilayah Jawa Barat
      Jl. ..
      Telepon : ..., Fax : ., E-mail : ..
    4. Kantor Badan Pelaksana KONSUIL Wilayah Jawa Tengah
      Jl. .
      Telepon : .., Fax : .., E-mail :
    5. Kantor Badan Pelaksana KONSUIL Wilayah Jawa Timur
      Jl.
      Telepon : .., Fax : .., E-mail :
    6. Kantor Badan Pelaksana KONSUIL Wilayah Bali
      Jl. .
      Telepon : .., Fax : .., E-mail :












 


All Rights Reserved AKLI @2004
Developed by SATYA ADIRIMATA